Sistem Informasi Hibah-Bansos

BANTUAN SOSIAL
Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian bantuan sosial dilakukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Penerima belanja bantuan sosial :
Meliputi:
  • Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
  • Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Selengkapnya PERBUP No.33 Tahun 2017

HIBAH
Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
Pemberian hibah merupakan pengalihan hak dari pemerintah daerah kepada penerima hibah, yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

Hibah dapat diberikan kepada :
  • Pemerintah pusat
  • Pemerintah daerah lain
  • Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan Usaha Milih Daerah (BUMD; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Selengkapnya PERBUP  No.34 Tahun 2017

Tahapan

  • Pendaftaran Proposal Hibah Bansos
  • Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Oleh TU
  • Pemeriksaan Oleh Bupati
  • Klasifikasi Sesuai SKPD Oleh Tim Pertimbangan TAPD
  • Rekomendasi Dana Oleh SKPD
  • Verifikasi Proposal Oleh Tim Pertimbangan TAPD
  • Verifikasi Proposal Oleh TAPD
  • Persetujuan Bupati
  • Dana Tersalurkan
  • Proyek Hibah Bansos Berjalan